IMG-LOGO
Isi Berita

Penyuluhan Hukum Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dalam Rangka Peningkatan Layanan Pengelolaan JDIH BP2MI

Bogor, BP2MI (29/6) --- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui Biro Hukum dan Humas  menyelenggarakan acara penyuluhan hukum terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dalam rangka peningkatan layanan pengelolaan JDIH BP2MI.

 

Setiap produk hukum yang dibentuk dan diberlakukan di lingkungan BP2MI setidaknya harus memuat tiga hal esensial, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan manfaat", tutur Koordinator Advokasi Hukum, Dokumentasi Hukum, Dukungan Strategis Pimpinan dan Tata Usaha Biro, Utis Sutisna Wijaya.

 

Acara tersebut menjadi salah satu wujud upaya penguatan kolaborasi dan sinergi antarlembaga kaitannya dengan pemberian pelindungan hukum secara menyeluruh sebagaimana tercantum sebagai salah satu dari 9 program prioritas BP2MI.

"Diharapkan inovasi dan adaptasi pengelolaan JDIH terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dapat mendorong peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan informasi hukum untuk masyarakat sehingga kepuasan publik sebagai penerima manfaat pun dapat dioptimalkan", pungkasnya.

 

 Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Yasmon dan Kepala Subbidang Penguatan dan Pemberdayaan Jaringan Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Reinal Saputra dari BPHN, serta Subkoordinator Layanan Referensi, Monograf, Berkala Mutakhir, dan Multimedia, Arief Wicaksono, dari Perpusnas, Direktur Kearsipan Pusat, Azmi, dari ANRI selaku Narasumber. Turut hadir seluruh UPT BP2MI dari berbagai wilayah, baik secara langsung maupun virtual.***(JDIH/AK)