Harmonisasi Rancangan Peraturan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, KP2MI/BP2MI Perkuat Sinergi Lintas Kementerian

Jakarta, KP2MI/BP2MI (11/08/2026) – Dalam upaya memperkuat kepastian hukum dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia, Biro Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) menghadiri Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri/Badan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Rapat harmonisasi tersebut dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Bina Tata Kelola Harmonisasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum, Oswald, S.H., M.H. Kegiatan ini turut melibatkan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), di antaranya Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemensetneg, BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kemendagri, Kemenkeu, Kemenlu, Kemnaker, perwakilan luar negeri (KDEI Taiwan dan KJRI Hong Kong), serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan KP2MI/BP2MI.

Fokus utama pembahasan dalam harmonisasi ini adalah penyesuaian dan optimalisasi manfaat jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia. Kepala Biro Hukum KP2MI/BP2MI menyampaikan bahwa rapat ini akan segera ditindaklanjuti dengan penyempurnaan draf Rancangan Peraturan. Proses perumusan ini akan terus dipastikan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Melalui harmonisasi ini, diharapkan Rancangan Peraturan Menteri/Badan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dapat segera difinalisasi dan ditetapkan. Regulasi ini akan menjadi instrumen hukum yang krusial untuk memberikan perlindungan jaminan sosial yang komprehensif, tepat sasaran, dan berkeadilan bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia.

Telusuri berbagai peraturan, kebijakan dan berita terkait Pekerja Migran Indonesia di jdih.bp2mi.go.id sebagai sumber informasi hukum resmi dan terpercaya. 

***(JDIH/JT)